Morotai, Wartanewstv.com — Rencana pinjaman Pemerintah Provinsi Maluku Utara sebesar Rp1 triliun patut dipandang sebagai isu kebijakan publik yang harus diuji secara rasional, bukan emosional.

Dalam negara hukum, setiap kebijakan pemerintah pada dasarnya memperoleh legitimasi sepanjang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, memenuhi asas-asas pemerintahan yang baik, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Karena itu, ukuran utama bukan semata-mata besar atau kecilnya nilai pinjaman. Persoalan yang jauh lebih penting adalah apakah proses perumusannya telah memenuhi prinsip legalitas, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, kehati-hatian fiskal, serta partisipasi publik yang bermakna.

Masyarakat berhak mengetahui secara terbuka urgensi pinjaman tersebut, peruntukan anggaran, analisis manfaat dan risiko, kemampuan keuangan daerah dalam melakukan pengembalian, hingga mekanisme pengawasan yang akan diterapkan.

Di sisi lain, kritik publik merupakan bagian yang sah dalam kehidupan demokrasi. Namun, kritik yang konstruktif tetap harus berpijak pada fakta dan bukti, bukan pada prasangka atau tuduhan yang belum terverifikasi.

Asas praduga tak bersalah harus tetap dihormati agar ruang demokrasi tidak berubah menjadi arena penghakiman sebelum adanya pembuktian.

Sebaliknya, apabila dalam proses perencanaan maupun pelaksanaannya ditemukan bukti adanya penyalahgunaan kewenangan, konflik kepentingan, manipulasi prosedur, atau perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, maka aparat penegak hukum wajib bertindak.

Penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, independen, dan tanpa diskriminasi. Tidak boleh ada kompromi terhadap setiap bentuk korupsi yang merugikan kepentingan rakyat.

Oleh sebab itu, sikap yang paling arif bukanlah menolak atau mendukung kebijakan tersebut secara membabi buta. Langkah terbaik adalah mengawal setiap tahapannya melalui mekanisme pengawasan yang objektif, berbasis data, dan berada dalam koridor hukum.

Dengan demikian, apabila kebijakan pinjaman tersebut terbukti memenuhi seluruh persyaratan hukum dan memberikan manfaat nyata bagi pembangunan daerah, maka kebijakan itu layak didukung.

Namun, apabila di kemudian hari terbukti menyimpang dari hukum dan mengkhianati kepentingan publik, maka penegakan hukum harus menjadi instrumen koreksi yang dijalankan secara tegas, profesional, dan berkeadilan.

Pada akhirnya, kualitas suatu pemerintahan tidak hanya diukur dari keberaniannya mengambil kebijakan strategis. Nilai utamanya juga terletak pada kesediaannya membuka diri terhadap pengawasan publik serta mempertanggungjawabkan setiap penggunaan uang rakyat secara transparan dan akuntabel.

Editor: Habib

Views : 283