Diduga Tanaman Sawit Berada Sekitar Satu Meter dari Bibir Sungai Tapa Besar, Pengelolaan Kawasan Konservasi Kebun 24 PT Cakra Alam Sejati Dipertanyakan

PELALAWAN, RIAU — Keberadaan tanaman kelapa sawit yang diduga berada sangat dekat dengan bibir Sungai Tapa Besar, tepatnya di kawasan Kebun 24 PT Cakra Alam Sejati, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau, menjadi perhatian dan memunculkan pertanyaan mengenai perlindungan kawasan sempadan sungai.

Menurut keterangan warga berinisial ( M) , Setau kami selama ini memang sudah ada patok & Plank papan informasi bahwa lokasi kebun sawit tersebut tepat di pinggir sungai, Namun jika nanti benar – benar melanggar aturan pertumbuhan tersebut maka kami menduga perusahaan melanggar aturan hukum dan harus di tindak sesuai hukum yang berlaku ungkap ( M.

Berdasarkan informasi dan data lokasi yang diterima redaksi WARTANEWSTV.COM, area tersebut disebut tercatat sebagai kawasan konservasi sempadan Sungai Tapa Besar dengan kategori Nilai Konservasi Tinggi (NKT) 4.1 dan 4.2. Informasi tersebut menjadi dasar bagi tim untuk melakukan penelusuran lebih lanjut mengenai kondisi lapangan, status kawasan, serta kesesuaian pemanfaatannya dengan ketentuan perlindungan lingkungan hidup.

Titik koordinat lokasi yang menjadi perhatian berada pada:

N 00° 09′ 51.5″
E 102° 03′ 30.9″

Informasi awal menyebutkan terdapat tanaman kelapa sawit yang diperkirakan berjarak sekitar satu meter dari tepi sungai. Apabila kondisi tersebut benar dan lokasi tanaman masuk ke dalam garis sempadan yang ditetapkan, diperlukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan apakah pemanfaatan lahan tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Namun, jarak yang disebutkan dalam informasi awal ini masih memerlukan verifikasi teknis di lapangan, termasuk pengukuran terhadap garis sempadan resmi, identifikasi batas kawasan konservasi, serta pemeriksaan dokumen pengelolaan lingkungan perusahaan.

Sempadan Sungai Bukan Sekadar Batas Lahan

Sempadan sungai memiliki fungsi penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem perairan, mengurangi risiko kerusakan akibat banjir, melindungi kualitas air, serta mempertahankan fungsi ekologis di sepanjang aliran sungai.

Ketentuan mengenai perlindungan kawasan tersebut antara lain diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR) Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau.

Dalam PP Nomor 38 Tahun 2011, ketentuan mengenai garis sempadan sungai diatur, antara lain, dalam Pasal 9 dan Pasal 10. Pengaturan jarak sempadan berbeda menurut karakteristik sungai, kondisi wilayah, kedalaman, luas daerah aliran sungai, serta keberadaan tanggul.

Untuk sungai tidak bertanggul di luar kawasan perkotaan, Pasal 10 PP Nomor 38 Tahun 2011 menetapkan jarak minimum 100 meter bagi sungai besar dan 50 meter bagi sungai kecil, diukur dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai.

Sementara itu, ketentuan teknis penetapan garis sempadan diatur lebih lanjut melalui Permen PUPR Nomor 28/PRT/M/2015.

Karena itu, dugaan keberadaan tanaman sawit yang berjarak sekitar satu meter dari tepi Sungai Tapa Besar perlu diteliti berdasarkan kondisi dan klasifikasi sungai serta penetapan garis sempadan yang berlaku untuk lokasi tersebut. Angka jarak dalam informasi awal tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk menyatakan telah terjadi pelanggaran.

Meski demikian, apabila hasil pemeriksaan resmi menunjukkan bahwa kegiatan perkebunan berada di dalam kawasan yang wajib dilindungi dan bertentangan dengan ketentuan pemanfaatannya, persoalan tersebut patut ditindaklanjuti oleh instansi yang berwenang.

Status Nilai Konservasi Tinggi Perlu Diperiksa

Selain persoalan jarak tanaman dari sungai, informasi mengenai kategori Nilai Konservasi Tinggi (NKT) 4.1 dan 4.2 di kawasan tersebut juga menjadi bagian penting dalam penelusuran.

Dalam praktik penilaian konservasi, NKT 4 berkaitan dengan jasa ekosistem yang penting, termasuk fungsi kawasan dalam menjaga ketersediaan air dan mengendalikan dampak lingkungan. Penetapan NKT 4.1 dan 4.2 perlu diperiksa berdasarkan dokumen penilaian konservasi yang digunakan untuk lokasi bersangkutan.

Redaksi memandang perlu adanya penjelasan mengenai apakah lokasi yang dimaksud memang telah dipetakan sebagai kawasan NKT, bagaimana batas-batasnya ditentukan, dan bagaimana ketentuan pengelolaan kawasan tersebut diterapkan dalam kegiatan operasional perkebunan.

Apabila area tersebut benar merupakan kawasan konservasi yang ditetapkan dalam dokumen pengelolaan perusahaan, keberadaan tanaman produktif di dalamnya perlu dijelaskan secara terbuka agar masyarakat memperoleh gambaran yang utuh mengenai kondisi dan status kawasan tersebut.

Meski demikian, kategori NKT tidak serta-merta dapat diperlakukan sebagai bukti bahwa telah terjadi pelanggaran hukum. Penentuan ada atau tidaknya pelanggaran harus mempertimbangkan status lahan, dokumen konservasi, ketentuan perizinan, garis sempadan resmi, serta hasil pemeriksaan instansi berwenang.

UU Perlindungan Lingkungan Hidup Menjadi Acuan

Persoalan ini juga perlu dilihat dalam kerangka Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dengan memperhatikan perubahan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 67 mengatur kewajiban setiap orang untuk memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mengendalikan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Selanjutnya, Pasal 68 mengatur kewajiban setiap orang yang melakukan usaha untuk memberikan informasi terkait perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka, dan tepat waktu, menjaga keberlanjutan fungsi lingkungan hidup, serta menaati ketentuan baku mutu dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Sementara itu, Pasal 69 ayat (1) huruf a melarang perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup.

Ketentuan-ketentuan tersebut menjadi bagian dari kerangka hukum perlindungan lingkungan hidup. Namun, penerapannya terhadap kasus tertentu harus didasarkan pada fakta dan unsur hukum yang dapat dibuktikan.

Dengan demikian, apabila ditemukan indikasi kerusakan lingkungan atau kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan perlindungan kawasan, instansi berwenang perlu melakukan pemeriksaan untuk menentukan apakah terdapat pelanggaran administratif maupun pelanggaran hukum lainnya.

Tidak tepat menyimpulkan adanya tindak pidana hanya berdasarkan perkiraan jarak tanaman dari sungai atau informasi mengenai status NKT tanpa pemeriksaan lebih lanjut.

Redaksi Telah Meminta Klarifikasi kepada Pihak Perusahaan

Sebagai bagian dari pelaksanaan tugas jurnalistik dan upaya menjaga keberimbangan pemberitaan, tim WARTANEWSTV.COM telah berupaya meminta klarifikasi kepada Humas PT Cakra Alam Sejati.

Dalam permintaan konfirmasi tersebut, redaksi menyampaikan sejumlah pertanyaan penting mengenai kondisi tanaman kelapa sawit di sekitar Sungai Tapa Besar, status kawasan konservasi, penerapan kebijakan perlindungan lingkungan, serta langkah evaluasi yang telah atau akan dilakukan perusahaan.

Redaksi juga meminta penjelasan apakah perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap kondisi sempadan sungai di Kebun 24, termasuk apakah terdapat hasil evaluasi internal dan rencana penanganan apabila ditemukan kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan perlindungan kawasan.

Namun, hingga berita ini disusun, redaksi belum menerima jawaban atau penjelasan resmi dari pihak Humas PT Cakra Alam Sejati atas permintaan konfirmasi tersebut.

Belum adanya jawaban tersebut tidak dapat diartikan sebagai pengakuan atas dugaan yang sedang ditelusuri. Redaksi tetap membuka ruang bagi perusahaan untuk menyampaikan penjelasan, memberikan data pendukung, serta meluruskan informasi yang dinilai tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya.

WARTANEWSTV.COM menegaskan bahwa permintaan konfirmasi merupakan bagian penting dari proses jurnalistik, terutama dalam pemberitaan yang berkaitan dengan dugaan persoalan lingkungan dan kegiatan operasional perusahaan.

Instansi Lingkungan Hidup Diharapkan Melakukan Verifikasi

Untuk memperoleh kepastian mengenai kondisi di lapangan, diperlukan pemeriksaan yang objektif oleh instansi teknis yang berwenang.

Pemeriksaan tersebut dapat mencakup pengukuran garis sempadan sungai, verifikasi koordinat lokasi tanaman, pengecekan peta kawasan konservasi, pemeriksaan dokumen lingkungan perusahaan, serta evaluasi terhadap pelaksanaan kewajiban perlindungan lingkungan hidup.

Instansi yang memiliki kewenangan sesuai dengan pembagian tugas dan status kawasan diharapkan dapat menelaah informasi tersebut secara profesional. Jika ditemukan indikasi ketidaksesuaian, tindak lanjut hendaknya dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan, bukti yang tersedia, dan ketentuan hukum yang berlaku.

Langkah ini penting agar persoalan tidak berhenti pada dugaan atau perdebatan informasi, melainkan memperoleh kejelasan berdasarkan data dan pemeriksaan resmi.

Perlindungan sempadan sungai juga tidak semata-mata berkaitan dengan kepentingan perusahaan atau masyarakat yang berada di sekitar lokasi. Kawasan tersebut memiliki fungsi ekologis yang perlu dijaga untuk kepentingan jangka panjang.

Transparansi dan Tanggung Jawab Lingkungan Menjadi Sorotan

Informasi mengenai dugaan tanaman sawit yang berada sangat dekat dengan Sungai Tapa Besar menjadi pengingat pentingnya keterbukaan informasi dan pengawasan terhadap pengelolaan kawasan yang memiliki fungsi konservasi.

Perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha di sekitar kawasan dengan fungsi ekologis penting perlu memastikan bahwa kegiatan operasionalnya sesuai dengan ketentuan perizinan, dokumen lingkungan, serta kewajiban perlindungan kawasan yang berlaku.

Di sisi lain, setiap dugaan pelanggaran juga harus diperiksa secara objektif. Penilaian tidak boleh didasarkan semata-mata pada asumsi, tetapi harus mengacu pada data teknis, dokumen resmi, dan hasil pemeriksaan pihak berwenang.

WARTANEWSTV.COM akan terus menelusuri informasi mengenai kondisi sempadan Sungai Tapa Besar di Kebun 24 PT Cakra Alam Sejati, termasuk menunggu tanggapan resmi perusahaan dan perkembangan hasil verifikasi instansi terkait.

Redaksi berharap pihak perusahaan dapat memberikan penjelasan secara terbuka agar persoalan ini memperoleh kejelasan dan masyarakat mendapatkan informasi yang akurat, berimbang, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Apabila terdapat tanggapan resmi atau data baru dari pihak perusahaan maupun instansi terkait, redaksi akan mempertimbangkannya untuk dimuat sebagai bagian dari pembaruan pemberitaan.

Penelusuran ini dilakukan dengan mengedepankan kepentingan publik, perlindungan lingkungan hidup, asas praduga tidak bersalah, serta Kode Etik Jurnalistik.

Penulis: Tim Investigasi WARTANEWSTV.COM