Morotai, WartaNewsTV. Com,– Sudah tiga tahun lamanya masyarakat Desa Waringin, Kecamatan Morotai Selatan Barat, Kabupaten Pulau Morotai, Maluku Utara, hidup dalam bayang-bayang kecemasan. Kondisi ini dipicu oleh aktivitas lalu lintas mobil tangki berkapasitas ribuan liter Bahan Bakar Minyak (BBM) yang rutin melintas di jalan poros desa yang sempit dan padat penduduk.

Situasi tersebut dinilai menciptakan potensi bencana kemanusiaan yang sangat tinggi. Selain jalanan yang sempit, aktivitas bongkar muat BBM di area fasilitas pelabuhan yang berdekatan dengan permukiman padat kian menambah risiko bahaya kebakaran maupun kecelakaan lalu lintas bagi warga sekitar.

Setiap kali armada tangki berukuran besar melintas, warga setempat—termasuk anak-anak sekolah dan pedagang kaki lima terpaksa harus berdesakan di bahu jalan. Mereka dihadapkan pada risiko fatal terpapar tumpahan bahan bakar yang mudah terbakar atau tertabrak manuver kendaraan berat.

“Sudah tiga tahun kami hidup begini. Bayangkan, mobil tangki berisi ribuan liter bensin dan solar melintas di tengah kerumunan orang. Jika terjadi rem blong atau kebocoran sedikit saja, bisa menjadi malapetaka besar. Kami tidur dan bangun dengan rasa cemas, kami tidak ingin menunggu jatuh korban jiwa baru pemerintah bergerak,” ungkap salah seorang warga Desa Waringin, Arfa, dengan nada prihatin kepada jurnalis WartaNewsTV.com, Senin (07/09/2026).

Selain ancaman maut, warga juga mengeluhkan dampak polusi udara berupa asap pekat kendaraan berat, bau menyengat uap BBM, serta kemacetan parah yang kian memperburuk kualitas hidup dan kesehatan lingkungan masyarakat di tingkat akar rumput.

Tagih Janji Wakil Bupati Rio Christian Pawane Terkait Anggaran 2026

Menyikapi kondisi yang kian mengkhawatirkan tersebut, Ketua Solidaritas Pelajar Mahasiswa Waringin (SPMW), Julfan Uma Sangaji, mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Morotai khususnya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Dinas Perhubungan—untuk segera mengambil langkah konkret di lapangan.

Julfan menegaskan bahwa tuntutan infrastruktur ini sudah berulang kali disuarakan melalui aksi unjuk rasa. Ia menagih janji politik yang pernah diutarakan oleh pihak eksekutif saat mahasiswa melakukan audiensi resmi pada tahun lalu.

“Di tahun 2025 kemarin, kami sudah melakukan unjuk rasa dan hearing (dengar pendapat) langsung dengan Wakil Bupati Rio Christian Pawane. Saat itu, Pak Wakil berjanji bahwa masalah pembangunan jalan alternatif untuk jalur bongkar muat BBM sudah diagendakan masuk di pos anggaran tahun 2026. Namun, sampai sejauh ini belum ada titik terang realisasinya,” cecar Julfan secara terbuka.

Layangkan 3 Tuntutan Tambahan Demi Keselamatan Publik

Tuntutan utama SPMW dan masyarakat Desa Waringin adalah pembuatan jalur alternatif khusus distribusi BBM yang areanya disterilkan dari pemukiman warga. Jalur alternatif ini dinilai sebagai solusi jangka panjang yang paling efektif untuk memisahkan arus logistik energi dari ruang sosial masyarakat.

Sebagai langkah taktis jangka pendek sebelum aspal jalur alternatif direalisasikan, warga melayangkan tiga poin desakan tambahan kepada Pemkab Morotai:

Penertiban Zona Bongkar Muat: Memastikan seluruh proses isi ulang dan distribusi tangki BBM dilakukan di area tertutup yang aman, bukan memanfaatkan bahu jalan umum.

Pemasangan Rambu dan Pembatas: Segera melakukan pengadaan rambu peringatan kendaraan berat serta pembatas jalan di titik-titik rawan anak sekolah.

Pengawalan Ketat: Menginstruksikan dinas terkait untuk melakukan pengawalan ketat arus lalu lintas tangki BBM pada jam-jam sibuk aktivitas warga.

Hingga berita ini diterbitkan, jurnalis WartaNewsTV.com masih berupaya meminta konfirmasi resmi dari Dinas PUPR Kabupaten Pulau Morotai terkait status realisasi anggaran jalan alternatif Desa Waringin tersebut. Publik kini menanti ketegasan Bupati Rusli Sibua agar hak keselamatan nyawa ribuan warganya tidak terus-menerus dijadikan taruhan birokrasi.

Catatan Kaperwil:

Kaperwil wartanewstv.com memandang bahwa prinsip mitigasi dan pencegahan bencana jauh lebih murah dan mulia ketimbang penanganan pasca-bencana. Kami mendesak Pemkab Pulau Morotai untuk merespons jeritan warga Desa Waringin secara cepat, transparan, dan akuntabel demi keselamatan bersama.

(Penulis/Habib Inga/Wartanewstv.com)

Views : 117