Morotai, Maluku Utara, WartaNewsTV.com — Di tengah tuntutan efisiensi anggaran, penggunaan keuangan daerah Kabupaten Pulau Morotai kembali dipertanyakan. Dua agenda menjadi sorotan: rehabilitasi pagar Kantor Bupati senilai Rp552.489.124 dan persiapan Festival Morotai dengan angka pembahasan sekitar Rp1,1 miliar.

Berdasarkan dokumen kontrak, rehabilitasi pagar memiliki Nomor Kontrak 600.1.1./SP/PPK/REHAB/DPUPR-PM/VIII/2026, tertanggal 13 Agustus 2026, dengan masa pekerjaan 120 hari kalender.

Sorotan publik bukan sekadar soal adanya proyek, tetapi urgensi dan dasar kebutuhannya.

Jika kondisi pagar sebelumnya masih dapat berfungsi, mengapa harus direhabilitasi dengan anggaran lebih dari setengah miliar rupiah?

Publik berhak mengetahui hasil pemeriksaan teknis, tingkat kerusakan, volume pekerjaan, sumber anggaran, serta dasar penetapan proyek tersebut.

Pantauan di lingkungan Kantor Bupati juga menemukan aktivitas pekerjaan lain, termasuk pembongkaran plafon. Kondisi ini semakin memunculkan pertanyaan tentang skala prioritas belanja fasilitas pemerintahan.

Di sisi lain, Festival Morotai mulai digenjot melalui promosi di Morotai, Ternate dan Sofifi. Panitia menyebut anggaran dalam pembahasan berada di kisaran Rp1,1 miliar, meski ditegaskan tidak seluruhnya akan menggunakan anggaran tersebut karena ada dukungan swasta dan Kharisma Event Nusantara (KEN).

Namun, transparansi tetap menjadi kunci.

Berapa dana APBD yang sebenarnya digunakan? Berapa dukungan pihak ketiga? Dan apa target manfaat ekonominya bagi masyarakat?

Festival memang dapat menjadi sarana promosi pariwisata. Tetapi ketika pemerintah sedang berbicara mengenai efisiensi, masyarakat berhak mempertanyakan prioritas, manfaat, dan efektivitas setiap rupiah yang dikeluarkan.

Begitu pula rehabilitasi pagar. Pemeliharaan fasilitas pemerintah merupakan hal wajar, tetapi dasar teknis dan urgensinya harus dapat dipertanggungjawabkan.

Pada akhirnya, persoalannya bukan sekadar pagar Rp552 juta atau festival Rp1,1 miliar.

Persoalannya adalah: apakah anggaran daerah benar-benar dibelanjakan berdasarkan kebutuhan paling prioritas dan memberikan manfaat yang jelas bagi masyarakat?

Pertanyaan itu kini menunggu jawaban terbuka dari Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai.

Penulis: Habib Inga

Views : 592