Dugaan Guru Tempeleng 10 Siswa MTsN Luwu Disorot: Prof. Sutan Nasomal Minta Kemenag dan Aparat Usut Transparan, Utamakan Perlindungan Anak

SULSEL | LUWU | Buserinvestigasi24.com

Dugaan tindakan fisik terhadap sekitar 10 siswa di salah satu Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) di Kabupaten Luwu menjadi perhatian publik. Informasi awal yang beredar menyebut adanya dugaan insiden antara seorang guru dan sejumlah siswa yang juga dikaitkan dengan persoalan uang. Namun hingga kini, kronologi lengkap dan fakta peristiwa tersebut masih memerlukan klarifikasi resmi dari pihak sekolah maupun instansi terkait.

Pakar Hukum Internasional dan Ekonomi, Prof. Dr. Sutan Nasomal, S.H., M.H., meminta Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Luwu bersama pihak yang membidangi pendidikan madrasah segera melakukan penelusuran secara objektif, transparan, dan berimbang.

Menurut Prof. Sutan Nasomal, persoalan yang menyangkut guru dan siswa harus ditangani secara hati-hati agar tidak terjadi penghakiman sepihak sebelum seluruh fakta terungkap.

«“Kementerian Agama Kabupaten Luwu perlu melakukan klarifikasi secara menyeluruh bersama pihak sekolah, guru, siswa, dan orang tua. Jangan langsung mengambil kesimpulan sebelum fakta dan kronologi peristiwa benar-benar terang,” ujar Prof. Sutan Nasomal saat dimintai tanggapan, Jumat (14/08/2026).»

Ia menegaskan, perlindungan terhadap anak didik harus menjadi prioritas utama. Namun di sisi lain, setiap pihak juga berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk memberikan penjelasan.

Aparat dan Kemenag Diminta Bertindak Transparan

Prof. Sutan Nasomal menilai, apabila benar terdapat dugaan tindakan fisik terhadap siswa, maka hal tersebut perlu diperiksa sesuai mekanisme hukum dan aturan pendidikan yang berlaku.

Ia meminta Kementerian Agama, pihak sekolah, dan aparat penegak hukum melakukan pendalaman secara profesional guna memastikan kebenaran informasi yang berkembang di masyarakat.

«“Yang diperlukan saat ini adalah klarifikasi yang jernih, objektif, dan mengedepankan kepentingan pendidikan. Semua pihak harus didengar agar tidak menimbulkan fitnah, kesalahpahaman, maupun ketidakpercayaan publik terhadap dunia pendidikan,” katanya.»

Dasar Hukum Perlindungan Anak dan Sanksi

Apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan adanya unsur kekerasan terhadap anak, maka ketentuan hukum yang dapat menjadi rujukan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002).

Pasal 76C:

«Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.»

Pasal 80 ayat (1):

«Pelaku kekerasan terhadap anak dapat dipidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan/atau denda paling banyak Rp72 juta.»

2. Permendikbud Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan, yang mengatur kewajiban sekolah menciptakan lingkungan belajar yang aman dan bebas dari kekerasan.

Namun demikian, penerapan pasal-pasal tersebut tetap harus didasarkan pada hasil pemeriksaan, alat bukti, serta fakta yang diperoleh secara sah.

Persoalan Uang Perlu Dijelaskan

Informasi yang beredar juga mengaitkan insiden tersebut dengan persoalan uang. Hingga berita ini ditulis, belum ada penjelasan resmi mengenai nilai uang, tujuan penggunaannya, maupun hubungan persoalan tersebut dengan dugaan insiden antara guru dan siswa.

Karena itu, pihak sekolah dan Kementerian Agama dinilai perlu memberikan penjelasan terbuka agar tidak muncul spekulasi yang dapat memperkeruh situasi.

Dampak Sosial dan Lingkungan Pendidikan

Pengamat pendidikan menilai, apabila persoalan seperti ini tidak ditangani secara baik, dampaknya dapat meluas, antara lain:

– Menurunnya rasa aman siswa di lingkungan sekolah.

– Terganggunya hubungan antara guru, siswa, dan orang tua.

– Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan.

– Munculnya trauma psikologis bagi peserta didik apabila terdapat tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip perlindungan anak.

– Terciptanya suasana belajar yang tidak kondusif.

Sebaliknya, penyelesaian yang transparan dan berkeadilan dapat memperkuat kepercayaan publik serta menjadi pelajaran penting untuk mencegah peristiwa serupa.

Menunggu Klarifikasi Resmi

Hingga berita ini disusun, pihak MTsN yang dimaksud maupun Kantor Kementerian Agama Kabupaten Luwu belum memberikan keterangan resmi mengenai kronologi lengkap, dugaan tindakan terhadap siswa, serta persoalan uang yang disebut berkaitan dengan peristiwa tersebut.

Berita ini disusun berdasarkan informasi awal yang masih memerlukan verifikasi lebih lanjut. Dugaan tindakan terhadap siswa dalam pemberitaan ini belum dapat disimpulkan sebagai fakta hukum sampai adanya klarifikasi resmi dan hasil pemeriksaan dari pihak berwenang.

(Redaksi: Mengedepankan asas praduga tak bersalah, keberimbangan informasi, dan Kode Etik Jurnalistik.)