Morotai, wartanewstv.com– Kritik keras meluncur dari Sekretaris Eksekutif Lembaga Masyarakat Negeri Dataran (EK-LMND) Kabupaten Pulau Morotai, Arfan Abas. Ia mengecam keberadaan Satuan Tugas (Satgas) di bawah komando Saiful Paturo dan menyebutnya sebagai “lembaga pemborosan” yang hanya membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Arfan menilai, setelah satu tahun berjalan di bawah pemerintahan Bupati Rusli Sibua dan Wakil Bupati Rio Christian Pawane, Satgas tersebut tidak menunjukkan capaian atau kontribusi nyata bagi daerah, melainkan hanya menghabiskan anggaran untuk tagihan gaji rutin pegawainya. “Tidak ada kejelasan yang pasti terkait dengan kerja-kerja Satgas selama ini.

Saya menilai lembaga seperti ini hanyalah bentuk pemborosan yang pada akhirnya membebani anggaran daerah atau APBD,” tegas Arfan dengan nada geram saat dikonfirmasi oleh jurnalis wartanewstv.com.Ironi di Tengah Krisis Kebutuhan Dasar Masyarakat Menurut Arfan, eksistensi lembaga non-struktural ini memicu ironi yang menyakitkan di tengah penderitaan yang dihadapi oleh masyarakat Morotai saat ini.

Ia memaparkan bahwa anggaran daerah yang terbatas seharusnya diprioritaskan untuk menyelesaikan krisis dasar, bukan dialokasikan pada badan yang fungsinya tidak konkret.”Kita tahu bersama bagaimana kondisi daerah hari ini. Masih banyak fasilitas publik dan kebutuhan mendasar rakyat yang perlu diperhatikan oleh Bupati, ketimbang mempertahankan lembaga seperti Satgas yang kami sendiri tidak tahu apa fungsi serta output kerjanya,” sergah Arfan.

Ia menambahkan, saat ini ribuan warga lokal di berbagai pelosok desa masih kesulitan mengakses air bersih, sejumlah siswa terkendala transportasi sekolah, hingga nasib para petani yang merosot akibat anjloknya harga komoditas lokal.

Tagih Janji Politik Rusli-Rio saat PilkadaLebih lanjut, EK-LMND Morotai juga menyoroti realisasi visi-misi serta janji-janji kampanye yang pernah ditawarkan pasangan kepala daerah Rusli-Rio saat momentum Pilkada lalu.

Kebijakan mempertahankan Satgas ini dinilai sebagai bentuk salah kaprah dalam menentukan skala prioritas pembangunan daerah.”Bupati tidak boleh lebih memprioritaskan kepentingan atau operasional Satgas ketimbang merealisasikan janji-janji politiknya kepada konstituen.

Masyarakat kini bertanya-tanya, untuk apa uang rakyat digunakan? Untuk menyejahterakan warga atau menggemukkan lembaga yang tidak jelas perannya?” cetus Arfan retoris. Atas dasar rentetan persoalan tersebut, Arfan memberikan ultimatum keras agar Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai segera mengambil langkah radikal dengan membubarkan Satgas Saiful Paturo demi menyelamatkan pos anggaran daerah.

Jika tuntutan tersebut terus diabaikan, ia memperingatkan adanya potensi gelombang protes yang jauh lebih besar dari elemen masyarakat.

Catatan Redaksi:wartanewstv.com mendesak transparansi penuh dari Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pulau Morotai mengenai struktur kelembagaan, regulasi pembentukan, serta rincian realisasi belanja pegawai pada Satgas di bawah pimpinan Saiful Paturo. Publik berhak mengetahui asas kemanfaatan dari setiap rupiah APBD yang dibelanjakan daerah. Media ini membuka ruang klarifikasi seluas-luasnya bagi pihak Pemkab maupun perwakilan Satgas terkait demi perimbangan informasi.

(Penulis:[Habib Inga/Wartanewstv.com]