Kabupaten Tangerang WartaNewsTV.com – Gelombang kekecewaan para petani lokal membuncah di halaman Kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Tangerang, Senin (19/10/2026).
Ratusan petani mandiri bersama deretan aktivis Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang tergabung dalam Gabungan Masyarakat Pemerhati Kebijakan Publik (GMPKP) menggelar aksi unjuk rasa berskala besar guna menyuarakan krisis air yang kian melumpuhkan sawah mereka.
Aksi massa tersebut mendesak Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk segera mengambil langkah konkret atas krisis kekeringan yang mengancam mata pencaharian warga.
Bahkan, massa secara tegas menuntut pencopotan Kepala DPKP Kabupaten Tangerang dari jabatannya karena dinilai tidak peka dan gagal merespons kondisi darurat di lapangan.
Kekecewaan massa berakar dari sikap jajaran pejabat DPKP yang dianggap menutup mata dari realita krisis air.
Bukannya menghadirkan solusi cepat, pihak dinas dinilai berlindung di balik klaim data internal dan kesuksesan sebagian kelompok tani resmi.
Di tengah lingkaran massa aksi, Hendra Primitif selaku perwakilan GMPKP sekaligus Ketua Umum LSM Gema Rakyat Indonesia (GARI) melayangkan kritik tajam usai beraudiensi dengan Kepala DPKP Kabupaten Tangerang, Dr. Ir. H. Ujang Sudiartono, ST., MT.
Hendra menegaskan bahwa narasi yang dibangun oleh Kepala Dinas sama sekali tidak menjawab penderitaan petani mandiri yang berjuang tanpa sokongan fasilitas pemerintah.
“Kami menghargai fakta yang disampaikan Kepala Dinas berdasarkan versi atau data internalnya. Namun, fakta empiris di lapangan berbicara lain. Masih banyak petani lokal dan mandiri yang tidak terdata dalam kelompok tani resmi, baik tingkat kabupaten, provinsi, maupun pusat, namun mereka nyata-nyata mengalami kekeringan hebat hingga puluhan hektar sawah terancam puso,” ujar Hendra Primitif.
“Sangat tidak bijaksana jika keluhan para petani yang sedang menjerit ini justru dibenturkan atau dibanding-bandingkan dengan capaian kelompok tani yang sudah sukses. Pertanyaan mendasar kami dari GMPKP sederhana: Apa langkah antisipasi dan solusi konkret dari Kepala Dinas untuk para petani yang belum tersentuh bantuan ini? Mereka juga warga Kabupaten Tangerang yang memiliki hak sama atas perhatian dan pelayanan publik,” tegasnya.
Hendra menambahkan bahwa argumen klasik terkait proses penganggaran bertahap tidak lagi relevan ketika krisis sudah di depan mata.
“Jika alasan yang dilemparkan selalu menunggu alokasi anggaran pusat atau provinsi, lantas apa yang dikerjakan selama ini? Pemerintah daerah harus hadir secara adil, bijak, dan terbuka,” tambahnya.
“Aspirasi yang kami bawa, lengkap dengan bukti dokumen, foto, dan rekaman video kekeringan di berbagai kecamatan, adalah wujud kepedulian aktivis demi kemajuan Kabupaten Tangerang. Jangan alergi terhadap masukan masyarakat,” pungkas Hendra.
Audiensi yang berlangsung alot tersebut berakhir tanpa titik temu (deadlock). Massa menilai jawaban dan penjelasan teknis dari pihak dinas tidak menyentuh akar permasalahan yang dihadapi para petani di tingkat tapak.
Atas kebuntuan tersebut, massa aksi akhirnya memilih membubarkan diri secara tertib (balik kanan). Kendati demikian, GMPKP memastikan langkah perjuangan tidak berhenti di halaman dinas semata.
Dalam waktu dekat, GMPKP menjadwalkan permohonan audiensi langsung kepada Bupati Tangerang serta mengawal isu kekeringan ini melalui Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama DPRD Kabupaten Tangerang.
Pewarta : Iwan
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.