NEW YORK-WARTANEWSTV.COM — Pemerintah Mauritius menyatakan perubahan posisi dalam melihat persoalan Sahara. Menteri Luar Negeri, Integrasi Regional, dan Perdagangan Internasional Mauritius, Dhananjay Ramful, menyebut otonomi di bawah kedaulatan Maroko sebagai “solusi paling kredibel” untuk penyelesaian sengketa tersebut.

Pernyataan itu disampaikan Ramful di New York, Rabu (23/9/2026), setelah melakukan pembicaraan dengan Menteri Luar Negeri, Kerja Sama Afrika dan Warga Maroko di Luar Negeri, Nasser Bourita, di sela-sela Sidang ke-81 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Ramful menjelaskan bahwa pemerintah Mauritius telah meninjau kembali posisinya mengenai persoalan Sahara melalui pembahasan di tingkat kabinet. Peninjauan tersebut dilakukan setelah Dewan Keamanan PBB mengadopsi Resolusi 2797 pada 31 Oktober 2025.

Menurut Ramful, Mauritius menilai resolusi tersebut didasarkan pada pendekatan pragmatis. Pemerintah Mauritius juga menyatakan bahwa otonomi Sahara di bawah kedaulatan Maroko menawarkan solusi yang dinilai paling realistis, adil, dan berkelanjutan untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

Resolusi Dewan Keamanan PBB 2797 diadopsi pada 31 Oktober 2025. Dalam resolusi tersebut, Dewan Keamanan mendukung upaya Sekretaris Jenderal PBB dan Utusan Pribadinya, Staffan de Mistura, untuk memajukan proses politik terkait Sahara Barat.

Resolusi itu juga menyerukan tercapainya penyelesaian politik yang adil, langgeng, dan dapat diterima bersama berdasarkan kompromi serta sesuai dengan prinsip dan tujuan Piagam PBB, termasuk prinsip penentuan nasib sendiri. Resolusi tersebut sekaligus memperpanjang mandat Misi PBB untuk Referendum di Sahara Barat (MINURSO) hingga 31 Oktober 2026.

Perubahan posisi Mauritius tersebut kemudian menjadi bagian dari perkembangan diplomatik terbaru dalam pembahasan internasional mengenai Sahara.

Wilson Lalengke: Kepentingan Masyarakat Perlu Diperhatikan

Presiden Persaudaraan Indonesia Sahara Maroko (Persisma), Wilson Lalengke, menyambut positif pernyataan pemerintah Mauritius tersebut.

Menurut Wilson, pembahasan mengenai penyelesaian persoalan Sahara tidak hanya berkaitan dengan hubungan antarnegara dan kepentingan diplomatik, tetapi juga perlu memperhatikan kondisi serta masa depan masyarakat yang terdampak.

“Saya menilai keputusan Mauritius sebagai langkah yang berorientasi pada penyelesaian masalah. Konflik yang berlangsung berkepanjangan pada akhirnya berdampak kepada masyarakat. Karena itu, setiap solusi yang realistis, damai, dan memberikan ruang bagi pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat patut dipertimbangkan,” ujar Wilson Lalengke dari Jakarta, Kamis (24/9/2026).

Wilson mengatakan, negara-negara lain juga perlu mempelajari perkembangan tersebut secara objektif sebelum menentukan sikap masing-masing.

“Saya menyerukan kepada negara-negara lain untuk melakukan kajian secara objektif. Apabila setelah melalui kajian tersebut mereka melihat bahwa skema otonomi di bawah kedaulatan Maroko dapat menjadi jalan menuju perdamaian dan kesejahteraan masyarakat Sahara, maka hal tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan diplomatik masing-masing,” katanya.

Wilson menilai, penyelesaian persoalan Sahara semestinya tidak hanya diukur dari aspek politik dan diplomasi, tetapi juga dari manfaat yang dapat dirasakan masyarakat.

Ia menyebut pembangunan, pendidikan, kesempatan ekonomi, keamanan, serta kepastian masa depan sebagai sejumlah aspek yang menurutnya perlu diperhatikan dalam setiap proses penyelesaian.

“Ukuran penting dari sebuah proses perdamaian adalah bagaimana masyarakat dapat menjalani kehidupan yang lebih aman dan memiliki kesempatan untuk membangun masa depan. Karena itu, kepentingan masyarakat harus menjadi bagian dari pembahasan,” ujarnya.

Menurut Wilson, perubahan posisi Mauritius dapat menjadi salah satu perkembangan yang perlu diperhatikan dalam dinamika diplomasi internasional mengenai Sahara.

Namun, ia menegaskan bahwa penyelesaian persoalan tersebut tetap perlu ditempuh melalui proses politik dan diplomasi yang melibatkan pihak-pihak terkait dalam kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa.

“Sudah waktunya proses diplomasi menghasilkan jalan menuju penyelesaian. Yang paling penting adalah bagaimana masyarakat Sahara dapat memperoleh perdamaian, kepastian, pembangunan, dan masa depan yang lebih baik,” kata Wilson.

Pernyataan Mauritius menambah daftar perkembangan diplomatik terbaru terkait posisi negara-negara terhadap proposal otonomi Sahara di bawah kedaulatan Maroko.

Sejumlah laporan media internasional dan Maroko mencatat bahwa perubahan sikap Mauritius disampaikan secara resmi oleh Menteri Luar Negeri Dhananjay Ramful dalam pertemuannya dengan Nasser Bourita di New York.

Meski demikian, proses penyelesaian persoalan Sahara masih berada dalam kerangka proses politik PBB. Resolusi 2797 menempatkan penyelesaian yang adil, langgeng, dan dapat diterima bersama sebagai tujuan proses tersebut, termasuk dengan memperhatikan prinsip penentuan nasib sendiri.

Dengan perubahan posisi tersebut, sikap Mauritius kini menjadi salah satu perkembangan yang akan diperhatikan dalam dinamika diplomatik mengenai masa depan Sahara.

(TIM/REDAKSI

Views : 45