Maluku Utara, WartaNewsTV. Com, – Pegiat Saloi Halmahera, Yoesran Sangaji, memberikan kritik tajam terkait wacana dan penyelenggaraan festival Morvest 2026. Ia secara tegas membantah anggapan bahwa keramaian acara tersebut otomatis mendongkrak kesejahteraan masyarakat atau menjadi tiket masuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) 2027.
Pernyataan ini sekaligus menjadi bantahan atas komentar Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Pasifik Alwadut Lule yang sebelumnya dilansir oleh media beritadetik.id dengan judul “Peluang Masuk KEK 2027, Akademis Morotai Meminta Morvest 2026 Dipandang Sebagai Peluang Ekonomi”.
“Secara ekonomi, keramaian acara tidak otomatis berarti kesejahteraan masyarakat meningkat. Kita harus berani mengajukan pertanyaan mendasar: berapa total biaya penyelenggaraan yang bersumber dari APBD? Berapa besar perputaran uang yang benar-benar terjadi di Morotai?” tegas Yoesran dalam siaran persnya, Kamis (15/10/2026).
Yoesran menyoroti adanya potensi kebocoran ekonomi lokal. Ia mempertanyakan apakah UMKM lokal benar-benar diuntungkan, atau justru sebagian besar pendapatan festival mengalir ke perusahaan dan pelaku usaha dari luar daerah.
“Evaluasi ekonomi harus membedakan antara perputaran uang, keuntungan bersih masyarakat, dan manfaat fiskal bagi daerah. Jika festival menghasilkan transaksi besar tapi kebutuhan dipasok dari luar Morotai, dampak ke ekonomi lokal sangat kecil. Keberhasilan harus diukur dari nilai tambah yang tinggal di daerah dan pekerjaan layak bagi warga,” jelasnya.
Tidak hanya dari sisi ekonomi, Yoesran juga menyoroti ancaman ekologi yang mengintai di balik peningkatan aktivitas wisata. Ia merujuk pada dua temuan penelitian, yakni riset di Jurnal Depik (2023) tentang sampah laut di Pantai Pulau Dodola, serta penelitian pengembangan KEK Morotai (2026) yang memperingatkan risiko pencemaran dan degradasi pesisir.
Ia mendesak pemerintah dan penyelenggara untuk memperhatikan empat hal: daya dukung ekologis, sistem pengelolaan sampah dan limbah yang memadai, perlindungan ekosistem (terumbu karang dan mangrove), serta memasukkan biaya pemulihan lingkungan ke dalam perencanaan anggaran. “Biaya ekologis tidak boleh dibebankan kepada masyarakat setelah kegiatan berakhir,” tegasnya.
Secara sosiologis, Yoesran mempertanyakan keadilan distribusi manfaat dan dampaknya terhadap identitas budaya lokal. Ia mendesak pemerintah daerah untuk mengambil keputusan berbasis bukti dan partisipatif.
Beberapa langkah yang ia desak meliputi: audit terbuka terhadap rincian anggaran Morvest, pelibatan nyata masyarakat (nelayan, UMKM, pemuda, komunitas adat) dalam perencanaan, penetapan batas ekologis pengunjung, hingga evaluasi independen pasca-acara. “Masukan masyarakat harus memengaruhi keputusan, bukan sekadar formalitas,” tambahnya.
Di penghujung pernyataannya, Yoesran menyinggung narasi “efisiensi” anggaran yang sering digaungkan pemerintah. Baginya, hal itu tak lebih dari jebakan politik kekuasaan yang mengaburkan tanggung jawab dasar negara.
“Mengapa tidak menanyakan apa urgensi membuat festival di saat ini? Semestinya yang harus ditanyakan kepada pemerintah adalah sejauh mana upaya mitigasi bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla)? Bagaimana dampak kesehatan, lingkungan, dan gagal panen tanaman masyarakat?” kritik Yoesran.
Lebih lanjut, ia menyoroti krisis air bersih yang mulai dirasakan warga. “Kini yang paling penting adalah air. Bagaimana Pemda melihat dan menjamin ketersediaan air di tengah kondisi cuaca panas yang ekstrem? Festival boleh ada, tapi jangan sampai mengorbankan hak dasar dan keselamatan masyarakat,” pungkasnya.
Catatan Redaksi: Yoesran Sangaji adalah pegiat Saloi Halmahera yang aktif menyuarakan isu-isu keberlanjutan, ekologi, dan keadilan sosial bagi masyarakat adat dan lokal di Halmahera dan Morotai.
Penulis: Habib Inga
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.