NEW YORK, WARTANEWSTV.COM — Pemerintah Jamaika mengambil langkah diplomatik terbaru dalam menyikapi persoalan Sahara. Dalam komunike bersama dengan Maroko, Jamaika menyatakan bahwa otonomi yang nyata di bawah kedaulatan Maroko dapat menjadi salah satu solusi yang paling layak untuk penyelesaian persoalan tersebut.

Komunike bersama itu ditandatangani Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Luar Negeri Jamaika, Kamina Johnson Smith, dan Menteri Luar Negeri, Kerja Sama Afrika dan Warga Maroko di Luar Negeri, Nasser Bourita, setelah pertemuan bilateral keduanya di sela-sela Sidang ke-81 Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Rabu (23/9/2026).

Dalam komunike tersebut, Jamaika menyambut Resolusi Dewan Keamanan PBB 2797 serta mendukung upaya Sekretaris Jenderal PBB dan Utusan Pribadinya dalam memfasilitasi proses politik mengenai Sahara.

Resolusi 2797 diadopsi Dewan Keamanan PBB pada 31 Oktober 2025. Resolusi tersebut mendukung upaya PBB untuk memajukan proses politik dengan proposal otonomi Maroko sebagai basis pembahasan, dengan tujuan mencapai penyelesaian politik yang adil, langgeng, dan dapat diterima bersama, sesuai prinsip-prinsip Piagam PBB, termasuk prinsip penentuan nasib sendiri.

Dalam pernyataan bersama itu, Johnson Smith menyebut otonomi yang nyata di bawah kedaulatan Maroko sebagai salah satu solusi yang paling layak. Pemerintah Jamaika juga memberikan apresiasi terhadap upaya diplomatik Maroko dalam membangun dukungan internasional terhadap Rencana Otonomi.

Selain persoalan Sahara, kedua negara sepakat melanjutkan konsultasi politik antara Kingston dan Rabat serta mengoordinasikan posisi masing-masing mengenai berbagai isu yang menjadi kepentingan bersama.

Diplomasi dan Upaya Mencari Solusi

Perkembangan tersebut menambah dinamika dalam proses diplomatik terkait masa depan Sahara. Posisi Jamaika menunjukkan dukungan terhadap pendekatan yang menempatkan proposal otonomi Maroko sebagai salah satu basis dalam proses perundingan yang difasilitasi PBB.

Meski demikian, proses tersebut tetap berada dalam kerangka pencarian penyelesaian politik yang dapat diterima oleh para pihak. Resolusi Dewan Keamanan PBB 2797 juga menekankan pentingnya penyelesaian yang adil, langgeng, dan dapat diterima bersama dengan tetap memperhatikan prinsip penentuan nasib sendiri.

Perkembangan diplomatik tersebut mendapat tanggapan dari Presiden Persaudaraan Indonesia Sahara Maroko (Persisma), Wilson Lalengke.

Wilson menyambut positif langkah Jamaika dan menilai keterlibatan negara-negara lain dalam proses pencarian solusi terhadap persoalan Sahara merupakan bagian penting dari diplomasi internasional.

«“Saya menyampaikan apresiasi kepada Pemerintah Jamaika atas langkah strategis dan konstruktif ini. Menurut saya, ketika suatu konflik telah berlangsung berkepanjangan, masyarakat internasional harus berani melihat pilihan penyelesaian yang realistis, damai, dan dapat memberikan kepastian masa depan kepada masyarakat yang terdampak. Pada akhirnya, kepentingan rakyat harus ditempatkan di atas tarik-menarik kepentingan politik,” ujar Wilson Lalengke dari Jakarta, Kamis (24/9/2026).»

Menurut Wilson, dampak terhadap masyarakat harus menjadi salah satu pertimbangan utama dalam setiap formula penyelesaian persoalan Sahara.

“Perdamaian harus bermuara pada terciptanya stabilitas, pembangunan, pendidikan, kegiatan ekonomi, serta kesempatan bagi masyarakat untuk membangun masa depan yang lebih baik,” katanya.

Dorong Kajian Objektif Negara-Negara Lain

Wilson juga mendorong negara-negara lain untuk mempelajari perkembangan diplomatik tersebut secara objektif sebelum menentukan posisi masing-masing.

Menurutnya, setiap negara perlu mempertimbangkan secara matang berbagai aspek yang berkaitan dengan upaya penyelesaian persoalan Sahara, termasuk dampaknya terhadap masyarakat.

«“Jika setelah melakukan kajian yang objektif, mereka sampai pada kesimpulan bahwa otonomi di bawah kedaulatan Maroko merupakan solusi yang paling layak, realistis, dan mampu memberikan manfaat konkret bagi masyarakat Sahara, maka sudah sepatutnya mereka mengambil langkah serupa. Dunia membutuhkan penyelesaian, bukan pembiaran konflik,” ujarnya.»

Wilson menilai pembahasan internasional mengenai Sahara juga tidak semestinya hanya berfokus pada persoalan diplomasi, wilayah, dan hubungan antarnegara. Menurutnya, dimensi kemanusiaan serta masa depan masyarakat yang terdampak perlu mendapat perhatian.

«“Jika diplomasi mampu menghadirkan perdamaian, keamanan, pembangunan, lapangan kehidupan yang lebih baik, dan harapan bagi generasi mendatang, maka diplomasi itu memiliki arti. Rakyat Sahara berhak menikmati masa depan seperti itu,” tegasnya.»

Hubungan Jamaika-Maroko

Kesepakatan Jamaika dan Maroko untuk melanjutkan konsultasi politik menunjukkan adanya ruang bagi penguatan hubungan bilateral kedua negara.

Konsultasi tersebut tidak hanya berkaitan dengan persoalan Sahara, tetapi juga mencakup berbagai isu lain yang menjadi kepentingan bersama.

Dengan ditandatanganinya komunike bersama tersebut, posisi Jamaika dalam pembahasan mengenai Sahara kembali menjadi bagian dari dinamika diplomatik internasional. Pernyataan mengenai otonomi di bawah kedaulatan Maroko turut menambah dukungan terhadap pendekatan tersebut dalam proses negosiasi yang berlangsung dalam kerangka PBB.

Bagi Wilson Lalengke, apa pun formula politik yang pada akhirnya disepakati oleh para pihak, kepentingan masyarakat dan terciptanya perdamaian harus tetap menjadi perhatian utama.

«“Yang paling penting adalah bagaimana proses diplomasi dapat membawa masyarakat menuju kehidupan yang lebih aman, stabil, dan memiliki masa depan,” pungkasnya.»

(TIM/REDAKSI)

Views : 43