Jayapura,Wartanewstv.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai solusi peningkatan gizi generasi muda kini justru memicu kekhawatiran masyarakat di Kabupaten Jayapura. Dalam waktu kurang dari 24 jam, dugaan keracunan makanan terjadi di dua distrik, yakni Depapre dan Sentani, sehingga menimbulkan kepanikan di kalangan orang tua siswa dan memunculkan pertanyaan serius mengenai sistem pengawasan program tersebut.
Peristiwa ini tidak hanya menjadi persoalan kesehatan, tetapi juga menyoroti pentingnya transparansi, pengawasan, dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program pemerintah yang menyangkut keselamatan anak-anak.
Pada Selasa (4/8/2026), puluhan siswa di Distrik Depapre dilaporkan mengalami gangguan kesehatan setelah mengonsumsi makanan dari program MBG. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura, dr. Anton Mote, membenarkan adanya pasien yang dirujuk ke RSUD Yowari dan Puskesmas Komba. Namun, hingga saat itu pihaknya belum menyampaikan jumlah pasti korban.
“Untuk data pastinya, saya belum bisa memberikan keterangan karena saat ini kami masih fokus menangani para pasien,” ujar dr. Anton Mote melalui sambungan telepon.
Belum adanya informasi resmi mengenai jumlah korban, dugaan penyebab keracunan, maupun identitas penyedia katering memicu berbagai pertanyaan dari masyarakat. DPRK Jayapura sebelumnya menyebut terdapat sekitar 20 kasus, namun angka tersebut masih menunggu verifikasi dari pemerintah daerah.
Situasi semakin memanas di Distrik Sentani. Sekitar 100 orang tua dan wali murid SD Inpres Kampung Harapan melakukan aksi pemalangan Jalan Sentani–Abepura di depan Stadion Lukas Enembe sebagai bentuk protes dan tuntutan agar pemerintah segera bertindak.
Dalam aksi tersebut, para orang tua meminta adanya kepastian mengenai keamanan makanan yang diberikan kepada anak-anak mereka serta evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG.
Sementara itu, Kapolres Jayapura AKBP Dionisius V.D.P. Helan menjelaskan bahwa tindakan pembubaran aksi sebelumnya dilakukan sesuai prosedur operasional standar (SOP) demi menjaga keamanan dan ketertiban.
Di sisi lain, masyarakat berharap penanganan tidak hanya berfokus pada pengamanan situasi, tetapi juga pada pengungkapan penyebab dugaan keracunan serta langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang.
Peristiwa ini memunculkan sejumlah catatan penting terhadap tata kelola pelaksanaan MBG di Kabupaten Jayapura, di antaranya:
Pengawasan terhadap kualitas bahan baku dan proses penyediaan makanan dinilai perlu diperketat melalui pemeriksaan rutin maupun inspeksi mendadak.
Komunikasi publik diharapkan lebih terbuka agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai perkembangan penanganan kasus.
Akuntabilitas dari seluruh pihak yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program perlu ditegakkan apabila ditemukan adanya kelalaian.
Masyarakat berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret, antara lain:
Menyampaikan secara terbuka hasil investigasi, termasuk hasil uji laboratorium terhadap sampel makanan.
Mengumumkan data korban yang telah terverifikasi.
Mengevaluasi dan, apabila terbukti melanggar ketentuan, memberikan sanksi kepada penyedia layanan MBG yang bertanggung jawab.
Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi dan pengawasan program MBG sebelum pelaksanaan kembali dilanjutkan.
Keselamatan peserta didik harus menjadi prioritas utama dalam setiap program pemerintah. Karena itu, penyelidikan yang transparan, evaluasi menyeluruh, serta perbaikan sistem pengawasan menjadi langkah penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat.
Sumber: MBG Jayapura
Penulis: Dedi U.
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.