Jakarta, WartaNewsTV.com — Ketua Poros Muda Maluku Utara, Siraj Naufal M. Dabi Dabi, bersama Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, mendatangi Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk menggelar audiensi terkait dugaan kasus video asusila atau Video Call Sex (VCS) yang menyeret nama Bupati Halmahera Utara, Piet Hein Babua.

Audiensi berlangsung di Ruang Unit Layanan Administrasi (ULA), Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta Pusat, Selasa (6/10/2026) sekitar pukul 10.00 WIB. Pertemuan tersebut difasilitasi Pusat Penerangan (Puspen) Kemendagri dan dihadiri perwakilan Inspektorat Jenderal (Itjen) serta Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Ditjen Otda).

Siraj mengatakan, kedatangan mereka merupakan bagian dari upaya mengawal tata kelola pemerintahan daerah agar tetap menjunjung etika, kepatutan, dan hukum.

“Kami hadir di Kemendagri untuk memastikan bahwa standar etika dan kepatutan penyelenggara negara tetap dijaga secara ketat. Kasus dugaan pelanggaran ini memerlukan kejelasan sikap dan langkah konkret dari pemerintah pusat,” ujar Siraj.

Dalam audiensi tersebut, Poros Muda menyampaikan sejumlah poin aduan dan tuntutan publik Maluku Utara, termasuk meminta Kemendagri mengoptimalkan fungsi pengawasan terhadap kepala daerah yang bersangkutan.

Perwakilan Kemendagri menyatakan aduan dan dokumen yang disampaikan Poros Muda telah diterima. Selanjutnya, materi tersebut akan ditelaah dan diteruskan kepada unit kerja terkait sesuai mekanisme pengawasan pemerintahan daerah.

Kemendagri juga menyatakan penanganan persoalan tersebut tetap mempertimbangkan proses hukum yang sedang berjalan dan menunggu keterangan resmi dari Aparat Penegak Hukum (APH).

Audiensi kemudian ditutup dengan penyerahan berkas aduan dari Poros Muda Maluku Utara kepada tim Kemendagri untuk diproses lebih lanjut.

Awak media berupaya mengkonfirmasi terkait hak jawab dan klarifikasi bagi pihak-pihak yang disebut dalam pemberitaan.

Penulis: Habib Inga

Views : 61