Morotai, WartaNewsTV.Com — Anggota DPRD Kabupaten Pulau Morotai dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), M. Akbar Mangoda, menyoroti arah kebijakan pembangunan daerah di tengah masih tingginya warga Morotai yang harus keluar daerah untuk mencari pekerjaan.

Hal tersebut disampaikan Akbar saat menghadiri dialog publik yang diselenggarakan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Pasifik (Unipas) Morotai, yang berlangsung di kawasan BUMDes Gotalamo, Kabupaten Pulau Morotai.

Dalam kesempatan tersebut, Akbar mempertanyakan langkah dan skema yang harus disiapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai agar masyarakat tidak terus memilih meninggalkan daerah hanya untuk mendapatkan pekerjaan.

Ia menyinggung informasi mengenai sekitar 851 orang yang disebut terpaksa hijrah ke Halmahera untuk mencari pekerjaan dalam kurun waktu kurang lebih satu tahun terakhir.

Menurut Akbar, kondisi tersebut menjadi pertanyaan serius karena Morotai merupakan salah satu daerah di Maluku Utara yang mendapatkan perhatian dan prioritas dari pemerintah pusat melalui sejumlah program strategis.

“Morotai ini menjadi salah satu daerah di Maluku Utara yang kemudian diprioritaskan oleh pemerintah pusat. Ada beberapa program strategis,” ujar Akbar.

Ia menyebut sejumlah program seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan pengembangan kawasan strategis pariwisata nasional. Namun, menurutnya, perkembangan program-program tersebut perlu dipertanyakan secara terbuka.

“Awal tadi saya sudah jelaskan, mulai dari pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus. Tetapi sampai hari ini progresnya sudah sampai di mana?” katanya.

Akbar juga menyinggung program pariwisata yang menurutnya belum memberikan dampak yang cukup terlihat terhadap masyarakat.

“Kita bicara soal pengembangan kawasan strategis pariwisata nasional, kita bicara soal 10 Bali Baru. Tapi seakan seluruh program pemerintah pusat yang kemudian dicanangkan di Kabupaten Pulau Morotai ibarat kado kosong yang diberikan kepada kita. Karena semuanya itu tidak terlihat,” tegasnya.

Menurut Akbar, salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian adalah peran aktif pemerintah daerah dalam mengkoordinasikan dan memastikan perkembangan berbagai program yang telah ditetapkan pemerintah pusat.

“Apa yang menjadi persoalan? Persoalannya tidak ada peran aktif pemerintah daerah untuk mengkoordinasi berkaitan dengan status program-program yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat. Ini yang menjadi pertanyaan,” ujarnya.

Soroti Sektor Pariwisata, Perikanan dan Pertanian

Akbar juga mengaku selama hampir dua tahun menjalankan tugas sebagai anggota DPRD, dirinya belum melihat secara jelas konsep kebijakan pemerintah daerah terkait arah pembangunan Morotai ke depan.

“Saya hampir dua tahun di DPRD. Saya nyaris tidak melihat konsep kebijakan pemerintah itu menurut saya mau dibawa ke mana,” katanya.

Ia kemudian menyoroti sejumlah sektor yang dinilai memiliki potensi besar, tetapi belum sepenuhnya memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat.

“Kalau kita bicara sektor pariwisata, konsep pariwisata tidak jalan,” ujarnya.

Di sektor perikanan, Akbar menyebut sebagian besar nelayan lokal masih bergantung pada pemasok atau supplier.

“Kita bicara soal sektor perikanan, kurang lebih hampir 80 persen nelayan lokal kita itu belum mandiri seutuhnya, masih bergantung dengan supplier. Jadi supplier makin kaya, nelayan lokal kita masih seperti itu sampai hari ini,” katanya.

Sementara di sektor pertanian, ia mempertanyakan komoditas unggulan yang dapat menjadi kebanggaan sekaligus sumber peningkatan ekonomi masyarakat Morotai.

“Bicara soal pertanian, hasil komoditas apa yang kita bisa banggakan di Morotai ini?” ucapnya.

Akbar menilai pemerintah daerah perlu membuka ruang kolaborasi yang lebih luas dengan berbagai pihak untuk merumuskan arah pembangunan Morotai dalam jangka panjang.

“Saya berharap pemerintah daerah hari ini bisa membuka diri dan berkolaborasi dengan seluruh stakeholder. Bagaimana kita merumuskan Morotai masa depan,” tuturnya.

Menurutnya, perencanaan pembangunan harus diarahkan agar generasi muda Morotai tidak hanya menjadi pencari kerja di daerah lain, tetapi memiliki kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan dan mengembangkan usaha di daerah sendiri.

Ia kemudian mengaitkan hal tersebut dengan target Indonesia Emas 2045.

“2045 itu kita menjemput generasi emas, ya. Generasi emas, bukan g

enerasi cemas,” pungkas Akbar.

Penulis: Habib Inga

Views : 315