Maluku Utara, Wartanewstv.com — Langkah salah satu putri daerah asal Maluku Utara menuju ajang Putri Budaya tingkat nasional tengah menjadi perhatian. Persoalan koordinasi, administrasi, dan dukungan terhadap peserta disebut masih membutuhkan kejelasan dari pihak-pihak terkait.
Pemuda Maluku Utara, Jhoens Banyo, turut menyoroti persoalan tersebut. Ia mempertanyakan proses komunikasi dan koordinasi yang menurutnya belum berjalan secara efektif sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi peserta yang akan mengikuti ajang di tingkat nasional.
Menurut Jhoens, apabila terdapat persyaratan administrasi, prosedur, maupun dokumen tertentu yang harus dipenuhi, seharusnya informasi tersebut disampaikan secara jelas kepada peserta agar dapat segera ditindaklanjuti.
“Jika memang terdapat persyaratan, prosedur, ataupun dokumen yang harus dipenuhi, seharusnya seluruh ketentuan tersebut disampaikan secara jelas dan transparan kepada yang bersangkutan,” ujar Jhoens.
Ia berharap persoalan administrasi dan komunikasi tidak menjadi hambatan bagi putri daerah yang tengah mempersiapkan diri untuk membawa nama Maluku Utara di tingkat nasional.
“Jangan sampai persoalan birokrasi dan komunikasi justru menjadi penghalang bagi anak daerah yang sedang berjuang membawa nama Maluku Utara,” tegasnya.
Sementara itu, Gracia Juliana Djangu, S.H., menjelaskan sejumlah upaya koordinasi yang telah dilakukan pihaknya dengan instansi terkait.
Menurut Gracia, pada Senin, 14 September, pihaknya melakukan koordinasi dengan Kabid Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, Darwin A. Rahman, S.M.
Dalam koordinasi tersebut, pihaknya disebut diarahkan untuk berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Utara guna mendapatkan janji temu dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara.
Setelah menghubungi Kepala Dinas, Gracia kemudian mendatangi kantor Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Utara.
Menurut keterangannya, Kepala UPTD kemudian menghubungi Kepala Dinas Provinsi untuk melakukan konfirmasi terkait rencana audiensi. Namun, saat itu Kepala Dinas disebut sedang menjalankan agenda di luar daerah.
“Pak Kadis sementara ada agenda di luar daerah, jadi kata Pak Kadis, nanti Kabid Kebudayaan yang terima,” tutur Gracia berdasarkan keterangannya.
Pihak Gracia kemudian kembali berkomunikasi dengan Kabid Kebudayaan Provinsi Maluku Utara.
Dalam komunikasi tersebut, menurut Gracia, pihaknya memperoleh informasi bahwa tidak tersedia anggaran untuk kebutuhan yang dibicarakan.
Pernyataan tersebut kemudian menjadi perhatian karena pihak peserta membutuhkan kepastian mengenai bentuk dukungan yang dapat diberikan dalam rangka mengikuti ajang Putri Budaya tingkat nasional.
Menanggapi hal tersebut, Jhoens mengatakan bahwa apabila memang terdapat keterbatasan anggaran, kondisi tersebut perlu disampaikan secara terbuka sehingga peserta dapat memahami situasi dan menentukan langkah selanjutnya.
Begitu pula apabila terdapat kekurangan administrasi maupun prosedur tertentu yang harus ditempuh, ia meminta agar informasi tersebut disampaikan secara jelas.
“Kalau ada persoalan, mari dibicarakan secara terbuka. Kalau ada kekurangan administrasi, sampaikan secara jelas. Kalau ada prosedur yang harus ditempuh, berikan petunjuk yang terang,” katanya.
Jhoens menilai keikutsertaan dalam ajang Putri Budaya tingkat nasional tidak hanya berkaitan dengan kepentingan pribadi peserta. Menurutnya, ketika seorang putri daerah tampil membawa identitas dan kebudayaan Maluku Utara di tingkat nasional, momentum tersebut juga dapat menjadi ruang untuk memperkenalkan kekayaan budaya daerah.
Karena itu, ia berharap instansi yang memiliki kewenangan di bidang kebudayaan dapat memberikan informasi dan solusi sesuai dengan ketentuan serta kewenangannya.
“Jangan biarkan persoalan administrasi mengalahkan semangat anak daerah untuk berprestasi,” ujarnya.
Jhoens menegaskan, kritik yang disampaikannya bukan ditujukan untuk mencari kesalahan pihak tertentu, melainkan sebagai bentuk kepedulian agar peserta memperoleh informasi dan kepastian terkait proses yang harus ditempuh.
Ia juga berharap Pemerintah Provinsi Maluku Utara, khususnya instansi yang membidangi kebudayaan, dapat memberikan penjelasan mengenai persoalan tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman antara peserta dan pihak pemerintah.
“Sudah saatnya semua pihak memberikan dukungan kepada generasi muda yang ingin membawa nama Maluku Utara, budaya Maluku Utara, dan kebanggaan masyarakat Maluku Utara ke panggung nasional,” katanya.
“Jangan persulit langkahnya. Buka jalan, beri dukungan, dan biarkan ia berjuang membawa nama Maluku Utara,” tutup Jhoens Banyo.
Hingga berita ini disusun, keterangan dalam berita mengenai persoalan koordinasi dan informasi anggaran tersebut bersumber dari pihak yang disampaikan oleh narasumber. WartaNewsTV tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, maupun pihak terkait lainnya untuk memberikan penjelasan mengenai duduk persoalan tersebut.
Penulis: Habib



Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.