RABAT – WartaNewsTV.com
Kerajaan Maroko menempatkan kesejahteraan rakyat, penguatan ekonomi, dan pemerataan pembangunan sebagai agenda penting dalam arah kebijakan anggaran tahun 2027. Di bawah kepemimpinan Raja Mohammed VI, rancangan kebijakan tersebut diarahkan untuk memperkuat perlindungan sosial, membuka peluang kerja bagi generasi muda, serta meningkatkan ketahanan air, energi, dan pangan.

Agenda strategis itu dibahas dalam Rapat Dewan Menteri yang berlangsung di Istana Kerajaan di Rabat pada Sabtu, 17 Oktober 2026, dipimpin Raja Mohammed VI dan didampingi Putra Mahkota Moulay El Hassan, sebagaimana disebutkan dalam informasi yang menjadi dasar pemberitaan ini.

Rancangan Undang-Undang Keuangan (RUU Keuangan) 2027 tidak hanya berkaitan dengan pengelolaan penerimaan dan belanja negara. Lebih jauh, kebijakan tersebut menjadi instrumen untuk menerjemahkan prioritas pembangunan ke dalam program yang diharapkan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Namun, keberhasilan sebuah kebijakan anggaran tidak cukup diukur dari besarnya alokasi dana ataupun tingginya pertumbuhan ekonomi. Ukuran terpentingnya adalah sejauh mana kebijakan tersebut mampu memperbaiki kualitas hidup rakyat, memperluas kesempatan kerja, dan mengurangi kesenjangan antardaerah.

LIMA PRIORITAS STRATEGIS ANGGARAN 2027

Dalam pemaparan mengenai arah kebijakan ekonomi, pemerintah Maroko menempatkan lima prioritas utama sebagai landasan penyusunan anggaran tahun 2027.

Pertama, memperkuat daya beli dan perlindungan sosial. Langkah ini mencakup pengembangan jaminan kesehatan, peningkatan bantuan sosial langsung, perbaikan layanan kesehatan dan pendidikan publik, serta keberlanjutan program bantuan perumahan. Reformasi struktural pasar dan harga juga menjadi bagian dari agenda yang direncanakan.

Kedua, memperluas kesempatan bagi generasi muda. Pemerintah merencanakan program nasional terpadu periode 2027–2031 yang menghubungkan pendidikan, pelatihan keterampilan, inkubasi usaha, akses pembiayaan, dan pembukaan pasar. Pendekatan tersebut diharapkan dapat memperkuat kesiapan pemuda menghadapi kebutuhan dunia kerja sekaligus mendorong tumbuhnya wirausaha baru.

Ketiga, mempercepat pembangunan wilayah dan desentralisasi. Salah satu agenda yang disampaikan adalah rencana alokasi 25 miliar dirham untuk mendukung program pembangunan wilayah terpadu generasi baru. Pelaksanaannya membutuhkan pembagian kewenangan yang jelas, koordinasi pemerintah pusat dan daerah, serta pengawasan terhadap penggunaan anggaran agar manfaatnya menjangkau masyarakat secara proporsional.

Keempat, memperkuat ketahanan air, energi, pangan, dan digital. Prioritas ini mencakup pengelolaan sumber daya air, pengembangan energi terbarukan, hidrogen hijau, infrastruktur gas, ketahanan pangan, serta penguatan kapasitas digital. Langkah tersebut penting untuk menghadapi tantangan perubahan iklim, kebutuhan energi, dan persaingan ekonomi global.

Kelima, membangun ekonomi yang kompetitif dengan menjaga disiplin fiskal. Pemerintah berupaya mendorong investasi swasta melalui Piagam Investasi, memperbaiki kinerja pusat investasi regional, dan memperkuat dukungan terhadap usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Kelima prioritas tersebut menunjukkan bahwa tantangan pembangunan bukan hanya mendorong pertumbuhan ekonomi, melainkan memastikan pertumbuhan itu berjalan seiring dengan perlindungan sosial, penciptaan lapangan kerja, dan pemerataan kesempatan.

PERSISMA: KEBERHASILAN ANGGARAN HARUS DIRASAKAN MASYARAKAT

Presiden Persaudaraan Indonesia-Sahara Maroko (PERSISMA), Wilson Lalengke, menyampaikan pandangannya mengenai arah kebijakan anggaran Maroko tahun 2027. Ia menilai bahwa orientasi pembangunan yang memadukan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan sosial merupakan hal penting dalam memperkuat stabilitas nasional.

Dalam keterangannya dari Jakarta pada Minggu, 18 Oktober 2026, Lalengke menekankan bahwa perencanaan anggaran harus disertai pelaksanaan yang terukur dan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Arah kebijakan anggaran 2027 yang dicanangkan oleh Pemerintah Maroko di bawah kepemimpinan Yang Mulia Raja Mohammed VI mencerminkan visi pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan berkeadilan,” ujar Wilson Lalengke.

Menurutnya, kebijakan pembangunan yang baik perlu diuji melalui hasil konkret, bukan semata-mata melalui pernyataan politik, besarnya anggaran, atau pencapaian indikator makroekonomi.

Masyarakat harus dapat merasakan manfaat pembangunan melalui tersedianya lapangan kerja, meningkatnya kualitas pendidikan dan pelayanan kesehatan, terbukanya akses ekonomi, serta membaiknya infrastruktur dasar.

SOROT PEMERATAAN PEMBANGUNAN HINGGA WILAYAH SAHARA

Lalengke juga menyoroti pentingnya pemerataan pembangunan, termasuk bagi masyarakat di wilayah Sahara Maroko.

Ia berharap rencana pembangunan wilayah dengan alokasi anggaran yang disebut mencapai 25 miliar dirham dapat dilaksanakan secara transparan, tepat sasaran, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat setempat.

“Pembangunan yang inklusif adalah kunci utama penguatan stabilitas nasional. Kami berharap kebijakan alokasi anggaran regionalisasi sebesar 25 miliar dirham serta penguatan ketahanan air, pangan, dan energi ini terakomodasi secara merata hingga ke wilayah Sahara. Dampak positifnya harus dirasakan langsung oleh masyarakat lokal dalam bentuk peningkatan kesejahteraan, pembukaan lapangan kerja bagi pemuda, serta akses pendidikan dan kesehatan yang memadai,” lanjut Lalengke.

Pernyataan tersebut menegaskan pentingnya memastikan bahwa kebijakan pembangunan tidak berhenti pada tingkat perencanaan. Pelaksanaannya perlu disertai indikator keberhasilan yang jelas, pengawasan yang efektif, dan evaluasi berkala agar anggaran benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.

Dalam konteks pembangunan wilayah, pemerataan tidak selalu berarti membagi anggaran dalam jumlah yang sama. Alokasi yang adil perlu mempertimbangkan kebutuhan, kondisi geografis, tingkat pelayanan publik, serta kesenjangan infrastruktur di masing-masing daerah.

Dengan demikian, keberhasilan pembangunan di wilayah Sahara perlu dinilai berdasarkan hasil yang dapat diukur, termasuk akses terhadap air bersih, pendidikan, kesehatan, kesempatan kerja, dan layanan dasar lainnya.

PEMBANGUNAN BUKAN SEKADAR ANGKA, MELAINKAN KUALITAS HIDUP

Secara konseptual, arah kebijakan tersebut dapat dikaitkan dengan pemikiran ekonom dan filsuf Amartya Sen melalui pendekatan kapabilitas atau Capability Approach. Pendekatan ini menempatkan pembangunan bukan hanya sebagai peningkatan pendapatan nasional, melainkan juga sebagai perluasan kemampuan nyata masyarakat untuk menjalani kehidupan yang mereka nilai berharga.

Perluasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, perumahan, dan kesempatan ekonomi merupakan bagian penting dari upaya meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memperbaiki kualitas hidupnya.

Perspektif lain dapat ditemukan dalam teori keadilan John Rawls melalui gagasan Justice as Fairness. Pemikiran tersebut menekankan pentingnya pengaturan institusi sosial dan ekonomi yang adil, dengan perhatian khusus terhadap kepentingan kelompok yang paling kurang beruntung.

Dalam kerangka tersebut, kebijakan anggaran yang berpihak pada pemerataan harus memastikan bahwa kelompok masyarakat yang menghadapi hambatan terbesar tidak tertinggal dalam proses pembangunan.

Kedua perspektif itu memberikan landasan konseptual untuk menilai kebijakan publik secara lebih mendalam. Meski demikian, keberhasilan penerapannya tetap harus dibuktikan melalui data, pelaksanaan program, dan hasil yang dirasakan masyarakat.

TANTANGAN SESUNGGUHNYA ADA PADA IMPLEMENTASI

Rancangan anggaran yang memiliki prioritas jelas merupakan langkah penting. Namun, tantangan sesungguhnya terletak pada konsistensi pelaksanaan, efektivitas penggunaan dana, transparansi pengelolaan keuangan, dan kemampuan pemerintah memastikan bahwa setiap program menghasilkan manfaat yang terukur.

Karena itu, pengawasan publik dan evaluasi kebijakan menjadi bagian penting dalam menjaga akuntabilitas pembangunan. Target pertumbuhan ekonomi perlu berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan, sementara pembangunan wilayah harus disertai mekanisme yang memungkinkan masyarakat memperoleh manfaat secara adil.

Bagi Maroko, agenda anggaran 2027 menjadi kesempatan untuk memperkuat fondasi ekonomi sekaligus memperluas manfaat pembangunan. Bagi masyarakat, ukuran keberhasilannya tetap sederhana tetapi mendasar: apakah kehidupan menjadi lebih baik, kesempatan semakin terbuka, dan pelayanan publik semakin mudah dijangkau?

Pada akhirnya, kekuatan sebuah negara tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan ekonominya, tetapi juga oleh kemampuannya memastikan bahwa kemajuan tersebut menjangkau masyarakat luas tanpa mengabaikan wilayah yang membutuhkan perhatian lebih besar.

PERSISMA berharap arah kebijakan pembangunan Maroko dapat diwujudkan melalui program yang transparan, terukur, dan berkelanjutan, sehingga kesejahteraan rakyat tidak berhenti sebagai target anggaran, melainkan menjadi hasil nyata yang dapat dirasakan masyarakat penulis:Tim

Views : 9