Pulau Morotai-WartaNews. com, (15/10/2026) — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Persiapan Morotai menggelar aksi dan mengeluarkan pernyataan sikap resmi bertajuk “Salam Jihad” guna menyikapi kebijakan efisiensi anggaran serta prioritas pembangunan Daerah Kabupaten Pulau Morotai.
Penyampaian pernyataan sikap dan 6 poin tuntutan kritis HMI Cabang Persiapan Morotai terkait efisiensi anggaran, transparansi pembangunan, serta evaluasi program kerja Pemda Morotai.
Dipimpin oleh Koordinator Lapangan (Korlap) Hasanudin Saba bersama jajaran kader HMI Cabang Persiapan Morotai, yang ditujukan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Pulau Morotai.
HMI menilai kebijakan anggaran dan prioritas pembangunan daerah saat ini dinilai belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan dasar rakyat, serta masih menonjolkan kegiatan seremonial di tengah keterbatasan ruang fiskal daerah.
HMI mendesak Pemda Morotai agar segera membuka dialog publik yang jujur dan terbuka, melakukan evaluasi berbasis data, serta merealisasikan 6 poin tuntutan konkret demi kesejahteraan masyarakat.
Koordinator Lapangan HMI Cabang Persiapan Morotai, Hasanudin Saba, menegaskan bahwa efisiensi anggaran yang dituntut pemerintah pusat harus dibarengi dengan keberpihakan Pemda terhadap sektor-sektor mendasar. Pembangunan tidak boleh hanya diukur dari megahnya acara atau kemeriahan seremonial semata, melainkan dari seberapa jauh masyarakat merasakan manfaatnya secara langsung.
“Kebijakan efisiensi anggaran harus menjadi pengingat bagi Pemda Morotai bahwa setiap rupiah anggaran daerah wajib dikelola secara terukur, bijaksana, dan transparan. Pembangunan sejati adalah instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat, bukan sekadar simbol kemajuan tanpa hasil yang jelas,” ujar Hasanudin Saba.
Dalam analisisnya, HMI Morotai menyoroti sejumlah persoalan krusial di lapangan, mulai dari kondisi infrastruktur pesisir yang terbengkalai, penataan ruang daerah, hingga urgensi efektivitas birokrasi pemerintahan.
Berdasarkan hasil kajian dan aspirasi warga di lapangan, HMI Cabang Persiapan Morotai menyampaikan 6 Tuntutan Resmi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai
Meminta Pemda segera memperbaiki fasilitas tambatan perahu demi keselamatan dan kelancaran ekonomi para nelayan pesisir.
Mendesak percepatan pengesahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RT/RW) guna memberikan kepastian hukum pembangunan daerah.
Menolak penyelenggaraan acara Morofest dan mengusulkan agar anggaran dialokasikan untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang lebih mendesak.
Menuntut tanggap cepat Pemda dalam menangani musibah Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla).
Meminta perbaikan akses jalan di Desa Waringin guna mempermudah mobilitas serta aktivitas ekonomi warga.
Meminta Pemda melakukan efektivitas kelembagaan dengan memisahkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dari Dinas Sosial agar pelayanan publik lebih maksimal.
HMI Cabang Persiapan Morotai menegaskan akan terus mengawal persoalan ini hingga ada langkah konkret dari pihak pemerintah daerah. Pemda Morotai diharapkan tidak membiarkan masyarakat berada dalam ketidakpastian dan segera memberikan tanggapan secara resmi serta transparan.
Penulis: Andre Lesang
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.