GENEVA, WartaNewsTV.com — Kondisi kemanusiaan pengungsi Sahrawi di sejumlah kamp di sekitar Tindouf, Aljazair, kembali menjadi perhatian setelah muncul berbagai tudingan mengenai tata kelola bantuan kemanusiaan dan aktivitas ekonomi di kawasan tersebut.

Persaudaraan Indonesia Sahara Maroko (Persisma) menyerukan agar lembaga internasional meningkatkan pengawasan terhadap penyaluran bantuan sekaligus memastikan keselamatan, hak, dan masa depan para pengungsi Sahrawi.

Berdasarkan data Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), sekitar 173.600 pengungsi Sahrawi berada di lima kamp di sekitar Tindouf. Kondisi lingkungan yang berat, keterbatasan kesempatan ekonomi, serta ketergantungan terhadap bantuan internasional membuat masyarakat di kamp tersebut berada dalam situasi yang rentan.

DUGAAN PENYELEWENGAN BANTUAN PERLU DIVERIFIKASI

Dalam informasi yang disampaikan kepada media, sejumlah pihak menuding adanya penyalahgunaan bantuan kemanusiaan yang diduga melibatkan oknum dalam struktur Front Polisario.

Salah satu tudingan tersebut berkaitan dengan pengelolaan bantuan dan program kemanusiaan di Italia yang disebut-sebut melibatkan Fatima Mahfoud, yang dikenal sebagai perwakilan Polisario di Roma.

Namun, berbagai tudingan tersebut perlu dibuktikan melalui dokumen, audit independen, maupun keterangan dari lembaga yang berwenang. WartaNewsTV.com belum memperoleh hasil audit independen yang dapat memastikan bahwa dana bantuan internasional telah diselewengkan oleh individu atau kelompok tertentu.

Isu serupa juga dikaitkan dengan perusahaan bernama Infravest for Contracting and Investment, yang disebut beroperasi di kawasan Tindouf sejak 2022 di bawah kepemimpinan Sallamou Abba Ali.

Dalam materi yang diterima redaksi, perusahaan tersebut dituding menjalankan skema investasi yang merugikan masyarakat dengan nilai kerugian yang disebut mencapai sekitar 886 miliar dinar Aljazair atau sekitar US$6,6 juta.

Angka dan tudingan tersebut belum dapat diverifikasi secara independen oleh redaksi. Karena itu, penyebutan mengenai dugaan skema investasi dan keterlibatan pihak tertentu harus dipandang sebagai tudingan yang masih memerlukan pembuktian serta klarifikasi dari pihak-pihak yang disebut.

PERSISMA SERUKAN PENGAWASAN INTERNASIONAL

Presiden Persaudaraan Indonesia Sahara Maroko (Persisma), Wilson Lalengke, menyampaikan keprihatinan terhadap kondisi para pengungsi Sahrawi.

Menurut Wilson, bantuan kemanusiaan yang diperuntukkan bagi masyarakat rentan harus dikelola secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

«“Saya sangat sedih dan prihatin mengetahui bahwa kehidupan saudara-saudara kita para pengungsi di Kamp Tindouf akan semakin bahaya, terancam, dan sangat rentan akibat keserakahan oknum-oknum tak bertanggung jawab.”»

Wilson juga menyerukan agar komunitas internasional tidak hanya memastikan bantuan tersedia, tetapi juga memperkuat mekanisme pengawasan terhadap pendistribusiannya.

“Dunia internasional tidak boleh lagi berdiam diri atau sekadar menyalurkan bantuan yang ujung-ujungnya dirampok. Saya kembali mendesak dunia untuk segera mengakhiri keberadaan Kamp Tindouf dan memikirkan masa depan para pengungsi Sahrawi,” ujar Wilson dari Jakarta, Sabtu (26/9/2026).

Pernyataan tersebut merupakan sikap dan tuntutan Persisma, bukan kesimpulan independen redaksi mengenai status hukum maupun politik Sahara Barat.

PERSOALAN SAHARA BARAT MASIH DALAM SENGKETA

Persoalan mengenai masa depan Sahara Barat hingga kini belum memperoleh penyelesaian politik final.

PBB mencatat Sahara Barat sebagai wilayah yang masuk dalam daftar Non-Self-Governing Territories. Konflik mengenai status wilayah tersebut melibatkan Maroko dan Front Polisario, sementara masyarakat Sahrawi di sekitar Tindouf telah berada dalam situasi pengungsian yang berlangsung selama puluhan tahun.

Karena itu, seruan untuk memulangkan pengungsi ke wilayah tertentu merupakan bagian dari posisi politik pihak-pihak yang terlibat dan perlu ditempatkan dalam konteks sengketa Sahara Barat yang masih berlangsung.

DORONG AUDIT DAN TRANSPARANSI

Persisma mendorong PBB, negara donor, dan lembaga kemanusiaan terkait untuk memperkuat mekanisme audit, verifikasi penerima bantuan, serta transparansi penggunaan dana kemanusiaan.

Dorongan tersebut menjadi penting karena bantuan internasional masih menjadi bagian penting dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di kamp-kamp Tindouf. UNHCR menyebut para pengungsi menghadapi keterbatasan mata pencaharian dan kondisi lingkungan yang keras, sementara bantuan kemanusiaan diperlukan untuk memenuhi sejumlah kebutuhan dasar.

Selain pengawasan keuangan, perlindungan terhadap masyarakat sipil dan kepastian masa depan para pengungsi juga menjadi persoalan yang perlu mendapatkan perhatian internasional.

Dengan demikian, setiap laporan mengenai dugaan penyalahgunaan bantuan, penipuan keuangan, maupun keterlibatan pejabat atau organisasi tertentu perlu ditindaklanjuti melalui verifikasi, audit, dan proses hukum yang transparan, bukan semata-mata berdasarkan tudingan atau pernyataan politik.

Catatan Redaksi:
WartaNewsTV.com membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak-pihak yang disebut dalam pemberitaan ini. Informasi mengenai dugaan penyalahgunaan dana, aktivitas Infravest, maupun keterlibatan individu tertentu akan diperbarui apabila redaksi memperoleh dokumen, keterangan resmi, atau hasil pemeriksaan independen yang dapat diverifikasi.

Penulis: Tim Redaksi WartaNewsTV.com

Views : 218