DUMAI, RIAU—wartanewstv.com-Kondisi pembangunan Jalan Nasional Soekarno-Hatta di Kota Dumai menjadi perhatian DPD LSM MAUNG RIAU setelah ditemukan keretakan pada sejumlah bagian permukaan jalan yang disebut belum digunakan secara optimal.

Kondisi tersebut mendorong perlunya pemeriksaan teknis untuk memastikan penyebab keretakan sekaligus mengetahui apakah hasil pekerjaan telah memenuhi spesifikasi dan standar konstruksi yang dipersyaratkan.

DPD LSM MAUNG RIAU meminta instansi terkait, pelaksana proyek, serta pihak yang memiliki kewenangan pengawasan agar segera menindaklanjuti kondisi tersebut secara profesional dan transparan.

Kepala Biro Investigasi dan Dokumentasi Lapangan DPD LSM MAUNG RIAU, A. Salam Habib, mengatakan bahwa kualitas pembangunan infrastruktur harus menjadi perhatian utama, terlebih apabila proyek tersebut menggunakan pembiayaan yang bersumber dari pinjaman daerah.

“Kami meminta agar keretakan ini diperiksa secara menyeluruh oleh pihak yang berkompeten. Penyebabnya harus diketahui berdasarkan hasil pemeriksaan teknis, sehingga langkah perbaikan yang dilakukan benar-benar tepat dan sesuai standar,” ujar A. Salam Habib.

Menurutnya, pemeriksaan perlu mencakup kondisi permukaan jalan, mutu material, proses pengerjaan, pemadatan, serta kondisi lapisan dasar apabila diperlukan. Namun, ia menegaskan bahwa faktor-faktor tersebut masih perlu diverifikasi dan belum dapat dipastikan sebagai penyebab keretakan.

DPRD Dumai Disorot dalam Pengawasan, MAUNG RIAU Minta Tindak Lanjut
Dalam persoalan ini, terdapat informasi mengenai peninjauan lapangan oleh DPRD Kota Dumai dan desakan agar kontraktor memperbaiki, bahkan membongkar serta mengerjakan ulang bagian jalan yang mengalami keretakan.

MAUNG RIAU menyatakan mendukung langkah pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur tersebut. Meski demikian, keputusan mengenai metode perbaikan sebaiknya didasarkan pada hasil evaluasi teknis oleh pihak yang berwenang.

A. Salam Habib menilai, apabila hasil pemeriksaan membuktikan bahwa bagian pekerjaan tidak memenuhi spesifikasi kontrak, pelaksana proyek perlu menjalankan kewajiban perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku.

“Apabila hasil pemeriksaan menunjukkan adanya pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi, kami meminta kontraktor bertanggung jawab melakukan perbaikan sesuai ketentuan kontrak. Jika secara teknis diperlukan pembongkaran dan pengerjaan ulang, langkah tersebut harus dilaksanakan berdasarkan rekomendasi pihak yang berkompeten,” tegasnya.

Ia juga berharap proses perbaikan nantinya mendapat pengawasan yang memadai agar hasil pekerjaan memenuhi persyaratan mutu dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Pembiayaan Proyek Perlu Dijelaskan Secara Transparan
Selain kualitas fisik jalan, MAUNG RIAU turut meminta kejelasan mengenai pembiayaan pembangunan Jalan Soekarno-Hatta yang dalam informasi yang beredar disebut menggunakan dana pinjaman Bank Riau atas nama Pemerintah Kota Dumai.

Menurut A. Salam Habib, informasi mengenai sumber pembiayaan, pelaksanaan proyek, dan mekanisme pengawasan perlu disampaikan secara terbuka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ia menilai transparansi penting agar masyarakat dapat mengetahui bagaimana pembangunan infrastruktur dilaksanakan dan bagaimana kualitas hasil pekerjaan dipastikan.

Penggunaan dana pinjaman, menurutnya, harus disertai pengelolaan yang bertanggung jawab serta pengawasan yang memadai. Namun, keretakan yang ditemukan di lapangan tidak dengan sendirinya membuktikan adanya penyimpangan anggaran ataupun pelanggaran oleh pihak tertentu.

Karena itu, MAUNG RIAU mendorong agar pemeriksaan teknis dan administrasi dilakukan secara objektif apabila memang diperlukan, sehingga setiap persoalan dapat ditangani berdasarkan data dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Lima Poin yang Disampaikan MAUNG RIAU
Melalui A. Salam Habib, DPD LSM MAUNG RIAU menyampaikan lima poin sebagai bentuk dorongan terhadap pengawasan pembangunan infrastruktur di Kota Dumai.

1. Pemeriksaan teknis menyeluruh.
Meminta instansi berwenang memeriksa bagian jalan yang mengalami keretakan untuk mengetahui penyebabnya dan memastikan kesesuaian hasil pekerjaan dengan spesifikasi teknis.

2. Perbaikan sesuai hasil pemeriksaan.
Meminta kontraktor melaksanakan perbaikan apabila ditemukan ketidaksesuaian pekerjaan. Jika diperlukan pembongkaran dan pengerjaan ulang, pelaksanaannya harus mengikuti rekomendasi teknis dan ketentuan kontrak.

3. Pengawasan oleh instansi terkait.

Meminta pengawasan dilakukan secara memadai sejak pemeriksaan kerusakan, proses perbaikan, hingga evaluasi akhir hasil pekerjaan.

4. Transparansi pembiayaan dan pelaksanaan proyek.

Mendorong pemerintah dan instansi terkait memberikan informasi mengenai pembiayaan serta pelaksanaan pembangunan sesuai ketentuan keterbukaan informasi publik.

5. Tindak lanjut apabila ditemukan indikasi pelanggaran.

Apabila pemeriksaan menemukan indikasi ketidaksesuaian pekerjaan atau persoalan administrasi dan keuangan, MAUNG RIAU meminta agar temuan tersebut ditindaklanjuti oleh pihak berwenang sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan.

MAUNG RIAU Minta Hasil Pemeriksaan Disampaikan kepada Publik

A. Salam Habib menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur tidak cukup hanya dilihat dari penyelesaian fisik proyek. Kualitas, keamanan, dan kesesuaian dengan spesifikasi teknis juga harus menjadi perhatian.

Menurutnya, jalan merupakan fasilitas publik yang berperan penting dalam menunjang mobilitas masyarakat dan kegiatan perekonomian. Oleh sebab itu, setiap indikasi kerusakan perlu ditangani secara tepat agar tidak menimbulkan persoalan yang lebih besar di kemudian hari.

“Kami berharap persoalan ini segera ditindaklanjuti melalui pemeriksaan yang objektif. Jika ditemukan kekurangan, harus ada langkah perbaikan yang sesuai dengan hasil evaluasi. Masyarakat juga perlu mendapatkan informasi yang jelas mengenai penyebab keretakan dan tindak lanjutnya,” ujarnya.

MAUNG RIAU menyatakan akan terus mendorong pengawasan pembangunan infrastruktur demi mendukung penggunaan anggaran yang bertanggung jawab dan tersedianya fasilitas publik yang berkualitas.

Hingga berita ini disusun, penyebab keretakan tersebut belum dapat dipastikan berdasarkan hasil pemeriksaan teknis yang terverifikasi. Keterangan resmi dari pihak pelaksana proyek dan instansi terkait juga perlu dihimpun agar informasi yang disampaikan kepada publik semakin lengkap dan berimbang.

Redaksi membuka ruang bagi kontraktor pelaksana, Pemerintah Kota Dumai, DPRD Kota Dumai, serta instansi teknis terkait untuk menyampaikan penjelasan, klarifikasi, maupun hak jawab sesuai ketentuan yang berlaku.

Penulis: Tim

Views : 4